SMI Siap Jadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah berencana membentuk lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu badan usaha mewujudkan pembangunan di Indonesia. Rencana tersebut hingga kini masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruzad mengatakan, pihaknya siap jika ditunjuk menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia. Dia menyakini, kinerja SMI yang cukup bagus menjadi modal ke depan.
"Dari kesiapan, kita siap. Tapi kalau ada undang-undang," ujar Edwin saat media gathering di Pulau Seribu, Jakarta, Jumat (11/10).
Dia mengatakan, dengan beralihnya SMI menjadi lembaga pembiayaan maka akan memperkuat kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. Selain itu, investor juga akan semakin percaya diri menjalin kerja sama dengan SMI dalam rangka penggarapan proyek.
"Dari institusi, kita yang sekarang kan kredibilitas tertinggi. Rating kita triple A, kalau single A mungkin butuh banyak dukungan. Tapi sebagai PT, kami dengan dukungan Kemenkeu dan kinerja kami, kami punya fleksibilitas tertinggi di masyarakat. Cara pandang investor akan lebih yakin lagi. Ada Kemenkeu di belakang kami yang beri dukungan," jelasnya.
Sebagai informasi, SMI didirikan pada 26 Februari 2009 di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur.
SMI memiliki berbagai fungsi dan produk/ fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai enabler melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral.
SMI aktif mendukung pelaksanaan KPBU dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui produk pinjaman daerah. SMI memiliki tiga pilar bisnis yaitu Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi yaitu solusi atas kebutuhan tenaga professional dan ahli di bidang infrastruktur serta Pengembangan Proyek.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Hingga September 2019, SMI Cetak Laba Rp1,46 Triliun

Merdeka.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,46 triliun sejak Januari hingga September 2019. Laba tersebut tercatat tumbuh sekitar 16,7 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,25 triliun.
"Untuk laba bersih kita sampai September ini Rp1,46 triliun, naiknya itu sekitar 16 persen year on year," ujar Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam acara media gathering SMI di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (11/10).
Dia menjelaskan, laba bersih tersebut diraih dari total outstanding atau aset pembiayaan investasi sebesar Rp58,5 triliun. Angka ini meningkat sekitar 38,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp42,2 triliun.
Sementara itu, liabilitas atau utang yang harus dilunasi perseroan mencapai Rp36,5 triliun per September 2019, meningkat 50,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp24,2 triliun.
Rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) nett perseroan tercatat sebesar 0,6 persen sejak Januari-September 2019. Perolehan tersebut, turun apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,09 persen.
"Pembiayaan yang disalurkan didominasi oleh senior loan yakni pembiayaan modal kerja dan kredit investasi," kata Edwin.
Edwin menambahkan, selama 10 tahun mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, SMI memiliki fundamental kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan. Dia menekankan bahwa komitmen PT SMI untuk kemajuan bangsa baik dalam sektor infrastruktur dasar maupun infrastruktur sosial dengan berperan sebagai katalis mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Melalui peran ini, SMI bertindak tidak hanya sebagai enabler yang menginisiasi masuk ke sektor infrastruktur yang belum bankable menjadi pionir di pasar dan menciptakan efek crowding in. Dalam menjalankan perannya, PT SMI juga berfungsi sebagai market maker dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan infrastruktur," jelasnya.
Sampai dengan September 2019, PT SMI telah mendukung pembiayaan berbagai proyek RPJMN (Rencana Proyek Jangka Menengah Nasional), Proyek Prioritas Nasional, dan Proyek Strategis Nasional dengan total komitmen sebesar Rp45,9 triliun dan total nilai proyek sebesar Rp247,2 triliun.
Proyek tersebut terbagi dalam berbagai proyek antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar), Jalan Tol Trans Jawa (Pejagan-Pemalang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Jakarta-Cikampek II, Cikopo-Palimanan), proyek telekomunikasi Palapa Ring Paket Tengah, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan lainnya.
SMI yang berfokus dalam menjembatani kesenjangan pembangunan infrastruktur memiliki arah strategi yang secara konsisten akan mendukung RPJMN 2020-2024 melalui peran Perseroan yang meliputi sumber pendanaan, pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek dan jasa konsultasi, serta sektor pembiayaan dan entitas baru.
Dia menjelaskan, pada setiap target capaian kinerja, PT SMI senantiasa sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menyediakan konektivitas antar-daerah. Konektivitas merupakan kunci dari kemajuan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah.
"Pemerataan ini direalisasikan dengan pembangunan proyek infrastruktur yang esensial seperti jalan, pasar, RSUD, akses penerangan, telekomunikasi dan transportasi. Dengan begitu, manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat juga bertambah, di mana SMI senantiasa memberikan solusi percepatan pembangunan infrastruktur daerah kepada Pemerintah Daerah melalui fasilitas Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan total nilai komitmen per September 2019 mencapai Rp4,6 triliun," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

SMI Kucurkan Dana Rp346 Miliar Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru

Merdeka.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah memberikan pinjaman sebesar Rp346 miliar untuk pembangunan jalan dan rumah sakit di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Seperti diketahui, Penajam Pasir baru-baru ini ditunjuk oleh pemerintah menjadi ibu kota baru.
"Yang jelas proyeknya di Penajam Pasir itu, kabupaten yang terdekat dengan daerah ibu kota baru kami memberikan pembiayaan untuk pembangunan jalan dan rumah sakit. Itu nilainya Rp346 miliar, itu kita laksanakan penandatanganan di tahun 2017," kata Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10).
Dia menjelaskan, hingga kini belum ada lagi permintaan baru dari pemerintah daerah Penajam Pasir untuk mendanai pembangunan jalan atau pun infrastruktur lain. Meski demikian, perusahaan pelat merah itu siap mendanai apabila ada kebutuhan tambahan.
"Belum, belum ada yang baru. Pasti ya, SMI akan terlibat. Saya pastikan. Karena apa karena memang kami adalah institusi yang sangat terdepan dalam mendorong pembiayaan infrastruktur di mana pola pembangunan infrastruktur tersebut mengurangi ketergantungan kepada APBN," jelasnya.
Pembiayaan yang dilakukan melalui SMI akan mengurangi ketergantungan pendanaan proyek melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaan tersebut biasanya dikenal dengan skema creative financing.
1 dari 1 halaman

Proyek Infrastruktur

Edwin melanjutkan, pihaknya terus memantau seperti apa perkembangan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru. Menurutnya, perlu persiapan yang matang sebelum memberikan pinjaman dana.
"Tentunya kenapa kami terdepan, karena ini juga melibatkan pembangunan proyek-proyek yang dari nol. Istilahnya greenfield. Perlu persiapan yang matang dan cepat agar bisa dihitung benar-benar, mana sumber pembiayaan proyek itu akan berasal dan badan usaha mana yang memang merupakan dukungan pemerintah lewat fiskal," jelasnya.
Adapun beberapa proyek yang dapat didanai oleh SMI di ibu kota baru antara lain pembangunan jalan, listrik, air bersih, persampahan dan tata transportasi serta perumahan. Pendanaan pun dilakukan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan pelat merah tersebut.
"Kami sekarang memang memonitor perkembangannya karena ini dalam tahapan perencanaan. Nanti akan didetailkan ketika sudah terbentuk rencana akan proyek tersebut. Kalau kita lihat yang namanya kota itu kan tentunya kalau kaitannya dengan infrastruktur itu kan butuh infrastruktur yang kewenangan kota," jelasnya.
"Sebagai contoh, listrik. Listrik kan kewenangannya di pusat, nanti kita telaah tentunya dari perencanaan ini akan masuk ke tahap lanjutan, yang lebih detail, mendefinisikan proyek yang memang kewenangannya adalah di kota. Apa itu misalnya air bersih, air minum, terus sistem angkut perkotaan, persampahan, perumahan, ketika itu sudah didefinisikan secara detail pasti kita yang terdepan untuk menyiapkan proyek tersebut," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Jasa Marga Optimis Tol Manado - Bitung Rampung 2020

Merdeka.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) optimis konstruksi jalan Tol Manado-Bitung dapat dirampungkan pada 2020.
Direktur Utama PT JMB, George IMP Manurung menjelaskan, progres konstruksi untuk Paket 2 Air Madidi-Bitung hingga akhir September 2019 telah mencapai 50,27 persen dan pembebasan lahan mencapai 93,20 persen.
"Untuk masing-masing seksi, progres konstruksi Seksi 2A (Air Madidi-Danowudu) sudah mencapai 89,40 persen, sementara itu seksi 2B (Danowudu-Bitung) saat ini progres konstruksi mencapai 31,20 persen," kata George dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Terdapat beberapa pekerjaan utama yang saat ini dikejar di masing-masing seksi untuk mengejar target penyelesaian konstruksi pada triwulan II tahun 2020.
"Di Seksi 2A kami sedang menyelesaikan pekerjaan Simpang Susun Kauditan, kantor dan gerbang tol yang ditargetkan dapat selesai di akhir tahun 2019. Sementara itu untuk seksi 2B merupakan penyelesaian pekerjaan jembatan, crossing, drainase dan mainroad serta Simpang Susun Danowudu yang ditargetkan dapat selesai tahun depan," ujar George.
Proyek Tol Manado-Bitung Seksi 2B juga masih terkendala dengan pembebasan lahan yang berlokasi di mainroad dan beberapa bidang di simpang susun.
Upaya mengejar ketertinggalan progress konstruksi, Proyek Tol Manado Bitung sudah mulai menambahkan batching plan, mendatangkan alat berat untuk pekerjaan timbunan dan menambah pekerja, serta menambah sumber material yang diperlukan.
Sementara itu, untuk progres konstruksi untuk Paket 1 dengan rincian Seksi 1A (Manado-Sukur) dan Seksi 1B (Sukur-Air Madidi) telah mencapai 100 persen.
Dengan hadirnya Tol Manado-Bitung ini diharapkan mampu membantu perkembangan perekonomian dan peningkatan potensi wisata di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado dan Bitung serta diharapkan mampu meningkatkan sektor wisata di Kota Bitung.
Jika nanti beroperasi penuh, jalan tol ini akan memangkas waktu perjalanan dari Manado-Bitung, yang sebelumnya diperlukan waktu 1-1,5 jam menjadi 40-50 menit .
Tol Manado-Bitung masuk ke dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung serta KEK Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
Tol Manado-Bitung memiliki total panjang 39,00 km yang dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pejabat Papua & Papua Barat Bahas Pembangunan Infrastruktur dengan Menhub Budi

Merdeka.com - Solidaritas Masyarakat Papua yang terdiri dari Kagama, Ikatan Alumni (IKA) ITS dan Universitas Cendrawasih menggelar acara galang dana dan senam bersama di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (13/10). Acara ini turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah pejabat dari Papua dan Papua Barat.
Mereka yakni Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakatoni, Bupati Yahukimo Abock Busup, Bupati Fakfak Mohammad Uswanas, Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu.
Usai menjalani senam pagi, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakatoni menjelaskan bahwa pejabat Papua-Papua Barat akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kemenhub.
"Untuk bicara tentang kebijakan-kebijakan dalam rangka membangun berbagai prasarana perhubungan yang ada di Papua dan Papua Barat," tutur Lakatoni di lokasi.
"(Senam pagi) ini juga sesuatu yang saya kira baik, membangun kebersamaan. Dari Pulau Jawa ada Kagama dan ITS, lalu kemudian dari Papua ada Universitas Negeri Cendrawasih," lanjutnya.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi ini dimaksudkan sebagai kerja sama untuk memastikan masa depan Papua. Selain itu, pihak masyarakat Papua dan Papua Barat juga akan terus bersinergi untuk membangun Indonesia secara keseluruhan.
Lakatoni mengatakan, pemerintah sudah punya rencana untuk membangun berbagai bandara dan pelabuhan di Papua dan Papua Barat. "Kita sore ini siang ini akan merapatkan Bandara Jayapura, Wamena, Yahukimo, Fakfak, Raja Ampat, Sorong, semua kita bahas supaya kita memastikan konektivitas itu bisa dilaksanakan," ungkapnya.
1 dari 1 halaman

Dana Bantuan

Bupati Yahukimo, Abock Busup menambahkan, beberapa kabupaten di Papua juga akan mendapatkan program dari pihak pemerintah untuk membangun lapangan perintis.
"Yahukimo itu 132 lapangan perintis dan orang Pak Menterinya cukup bagus, luar biasa, ada 17 lapangan terbang yang mendapatkan pesawat perintis. Harga tiket tadinya kami charter 35 juta, tapi sekarang sudah dapat 400 rupiah untuk ke distrik dan kabupaten,” ujar Abock.
"Kami sudah menggunakan pesawat perintis ini menjadi fokus pokok utama kami, sehingga kami datang ke sini untuk terutama seluruh Kabupaten Papua untuk mewakili seluruh Papua," dia mengakhiri.
Selain itu, dari acara ini terkumpul dana sumbangan ‘Peduli Wamena Papua’ sebesar Rp1,5 miliar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian menyerahkan simbolisasi dana sumbangan ini kepada Bupati Yahukimo, Abock Busup.
Reporter:Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Bos BKPM: Kebutuhan Pendanaan Kreatif untuk Infrastruktur Sangat Mendesak

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung langkah pemerintah untuk melakukan skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Langkah ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN, maka tidak akan cukup menutupi semua kebutuhan pembiayaan.
"Saya mau menekankan lagi, kebutuhan terhadap skema pendanaan kreatif (seperti KPBU) akan menjadi mendesak," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (14/10).
Thomas menyampaikan, secara tren APBN saat ini sedang mengalami pengetatan. Apalagi target realisasi penerimaan perpajakan nasional juga diperkirakan akan terpeleset seiring dinamika perlambatan ekonomi global. Untuk itu, dibutuhkan pembiayaan alternatif lain seperti KPBU.
"Tren pelambatan ekonomi global akan semakin berat untuk APBN dan pendanaan," imbuh dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.
"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Jalur Puncak II Dibangun Tahun Depan

Merdeka.com - Pembangunan Jalur Puncak II yang membentang di sepanjang Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dan jalur alternatif Bogor-Cianjur akan mulai berjalan pada 2020. Ditargetkan, jalan tersebut akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian.
"Setelah ada kesepakatan antara Pemkab Cianjur dan Bogor, untuk menyegerakan pembangunan Jalur Puncak II karena Jalur Puncak terlalu padat terutama pada akhir pekan," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dikutip Antara, Selasa (15/10).
Dia menjelaskan, pihaknya sudah meninjau langsung ke lokasi guna memastikan tidak ada lagi kendala, sehingga tahun depan sudah dapat dimulai pembangunan. Jalur alternatif tersebut oleh pemerintah daerah Cianjur dan Bogor.
"Selama ini belum ada kejelasan kapan pusat atau provinsi akan mengambil alih dan memulai pembangunan. Sehingga untuk mempercepat, pembangunan akan dilakukan pemerintah daerah," katanya.
Sedangkan dana pembangunan bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai masih dalam proses perencanaan. Pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap, ruas Cisereh-Arca dengan lebar jalan lebih dari lima meter, ditambah 1 meter di setiap bahu jalan.
Terkait lahan yang akan digunakan sudah tidak ada kendala karena pihak perusahaan PNPM telah menghibahkan lahan yang akan masuk dalam badan jalan ke Pemkab Cianjur.
Pihaknya berharap dengan adanya jalur alternatif Puncak II dapat meningkatkan perekonomian dan angka kunjungan wisatawan ke Cianjur, terutama di kawasan utara akan kembali meningkat.
"Wisatawan tidak akan terjebak macet di Jalur Puncak, termasuk akses perekonomian menuju Jakarta dan sekitarnya lebih lancar. Akses menuju Cianjur akan lebih mudah ketika pembangunan jalan tol dari Bogor-Sukabumi-Cianjur selesai," katanya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Recent Posts