SMI Siap Jadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah berencana membentuk lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu badan usaha mewujudkan pembangunan di Indonesia. Rencana tersebut hingga kini masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruzad mengatakan, pihaknya siap jika ditunjuk menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia. Dia menyakini, kinerja SMI yang cukup bagus menjadi modal ke depan.
"Dari kesiapan, kita siap. Tapi kalau ada undang-undang," ujar Edwin saat media gathering di Pulau Seribu, Jakarta, Jumat (11/10).
Dia mengatakan, dengan beralihnya SMI menjadi lembaga pembiayaan maka akan memperkuat kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. Selain itu, investor juga akan semakin percaya diri menjalin kerja sama dengan SMI dalam rangka penggarapan proyek.
"Dari institusi, kita yang sekarang kan kredibilitas tertinggi. Rating kita triple A, kalau single A mungkin butuh banyak dukungan. Tapi sebagai PT, kami dengan dukungan Kemenkeu dan kinerja kami, kami punya fleksibilitas tertinggi di masyarakat. Cara pandang investor akan lebih yakin lagi. Ada Kemenkeu di belakang kami yang beri dukungan," jelasnya.
Sebagai informasi, SMI didirikan pada 26 Februari 2009 di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur.
SMI memiliki berbagai fungsi dan produk/ fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai enabler melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral.
SMI aktif mendukung pelaksanaan KPBU dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui produk pinjaman daerah. SMI memiliki tiga pilar bisnis yaitu Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi yaitu solusi atas kebutuhan tenaga professional dan ahli di bidang infrastruktur serta Pengembangan Proyek.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Hingga September 2019, SMI Cetak Laba Rp1,46 Triliun

Merdeka.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,46 triliun sejak Januari hingga September 2019. Laba tersebut tercatat tumbuh sekitar 16,7 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,25 triliun.
"Untuk laba bersih kita sampai September ini Rp1,46 triliun, naiknya itu sekitar 16 persen year on year," ujar Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam acara media gathering SMI di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (11/10).
Dia menjelaskan, laba bersih tersebut diraih dari total outstanding atau aset pembiayaan investasi sebesar Rp58,5 triliun. Angka ini meningkat sekitar 38,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp42,2 triliun.
Sementara itu, liabilitas atau utang yang harus dilunasi perseroan mencapai Rp36,5 triliun per September 2019, meningkat 50,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp24,2 triliun.
Rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) nett perseroan tercatat sebesar 0,6 persen sejak Januari-September 2019. Perolehan tersebut, turun apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,09 persen.
"Pembiayaan yang disalurkan didominasi oleh senior loan yakni pembiayaan modal kerja dan kredit investasi," kata Edwin.
Edwin menambahkan, selama 10 tahun mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, SMI memiliki fundamental kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan. Dia menekankan bahwa komitmen PT SMI untuk kemajuan bangsa baik dalam sektor infrastruktur dasar maupun infrastruktur sosial dengan berperan sebagai katalis mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Melalui peran ini, SMI bertindak tidak hanya sebagai enabler yang menginisiasi masuk ke sektor infrastruktur yang belum bankable menjadi pionir di pasar dan menciptakan efek crowding in. Dalam menjalankan perannya, PT SMI juga berfungsi sebagai market maker dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan infrastruktur," jelasnya.
Sampai dengan September 2019, PT SMI telah mendukung pembiayaan berbagai proyek RPJMN (Rencana Proyek Jangka Menengah Nasional), Proyek Prioritas Nasional, dan Proyek Strategis Nasional dengan total komitmen sebesar Rp45,9 triliun dan total nilai proyek sebesar Rp247,2 triliun.
Proyek tersebut terbagi dalam berbagai proyek antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar), Jalan Tol Trans Jawa (Pejagan-Pemalang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Jakarta-Cikampek II, Cikopo-Palimanan), proyek telekomunikasi Palapa Ring Paket Tengah, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan lainnya.
SMI yang berfokus dalam menjembatani kesenjangan pembangunan infrastruktur memiliki arah strategi yang secara konsisten akan mendukung RPJMN 2020-2024 melalui peran Perseroan yang meliputi sumber pendanaan, pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek dan jasa konsultasi, serta sektor pembiayaan dan entitas baru.
Dia menjelaskan, pada setiap target capaian kinerja, PT SMI senantiasa sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menyediakan konektivitas antar-daerah. Konektivitas merupakan kunci dari kemajuan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah.
"Pemerataan ini direalisasikan dengan pembangunan proyek infrastruktur yang esensial seperti jalan, pasar, RSUD, akses penerangan, telekomunikasi dan transportasi. Dengan begitu, manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat juga bertambah, di mana SMI senantiasa memberikan solusi percepatan pembangunan infrastruktur daerah kepada Pemerintah Daerah melalui fasilitas Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan total nilai komitmen per September 2019 mencapai Rp4,6 triliun," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

SMI Kucurkan Dana Rp346 Miliar Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru

Merdeka.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah memberikan pinjaman sebesar Rp346 miliar untuk pembangunan jalan dan rumah sakit di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Seperti diketahui, Penajam Pasir baru-baru ini ditunjuk oleh pemerintah menjadi ibu kota baru.
"Yang jelas proyeknya di Penajam Pasir itu, kabupaten yang terdekat dengan daerah ibu kota baru kami memberikan pembiayaan untuk pembangunan jalan dan rumah sakit. Itu nilainya Rp346 miliar, itu kita laksanakan penandatanganan di tahun 2017," kata Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10).
Dia menjelaskan, hingga kini belum ada lagi permintaan baru dari pemerintah daerah Penajam Pasir untuk mendanai pembangunan jalan atau pun infrastruktur lain. Meski demikian, perusahaan pelat merah itu siap mendanai apabila ada kebutuhan tambahan.
"Belum, belum ada yang baru. Pasti ya, SMI akan terlibat. Saya pastikan. Karena apa karena memang kami adalah institusi yang sangat terdepan dalam mendorong pembiayaan infrastruktur di mana pola pembangunan infrastruktur tersebut mengurangi ketergantungan kepada APBN," jelasnya.
Pembiayaan yang dilakukan melalui SMI akan mengurangi ketergantungan pendanaan proyek melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaan tersebut biasanya dikenal dengan skema creative financing.
1 dari 1 halaman

Proyek Infrastruktur

Edwin melanjutkan, pihaknya terus memantau seperti apa perkembangan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru. Menurutnya, perlu persiapan yang matang sebelum memberikan pinjaman dana.
"Tentunya kenapa kami terdepan, karena ini juga melibatkan pembangunan proyek-proyek yang dari nol. Istilahnya greenfield. Perlu persiapan yang matang dan cepat agar bisa dihitung benar-benar, mana sumber pembiayaan proyek itu akan berasal dan badan usaha mana yang memang merupakan dukungan pemerintah lewat fiskal," jelasnya.
Adapun beberapa proyek yang dapat didanai oleh SMI di ibu kota baru antara lain pembangunan jalan, listrik, air bersih, persampahan dan tata transportasi serta perumahan. Pendanaan pun dilakukan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan pelat merah tersebut.
"Kami sekarang memang memonitor perkembangannya karena ini dalam tahapan perencanaan. Nanti akan didetailkan ketika sudah terbentuk rencana akan proyek tersebut. Kalau kita lihat yang namanya kota itu kan tentunya kalau kaitannya dengan infrastruktur itu kan butuh infrastruktur yang kewenangan kota," jelasnya.
"Sebagai contoh, listrik. Listrik kan kewenangannya di pusat, nanti kita telaah tentunya dari perencanaan ini akan masuk ke tahap lanjutan, yang lebih detail, mendefinisikan proyek yang memang kewenangannya adalah di kota. Apa itu misalnya air bersih, air minum, terus sistem angkut perkotaan, persampahan, perumahan, ketika itu sudah didefinisikan secara detail pasti kita yang terdepan untuk menyiapkan proyek tersebut," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Jasa Marga Optimis Tol Manado - Bitung Rampung 2020

Merdeka.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) optimis konstruksi jalan Tol Manado-Bitung dapat dirampungkan pada 2020.
Direktur Utama PT JMB, George IMP Manurung menjelaskan, progres konstruksi untuk Paket 2 Air Madidi-Bitung hingga akhir September 2019 telah mencapai 50,27 persen dan pembebasan lahan mencapai 93,20 persen.
"Untuk masing-masing seksi, progres konstruksi Seksi 2A (Air Madidi-Danowudu) sudah mencapai 89,40 persen, sementara itu seksi 2B (Danowudu-Bitung) saat ini progres konstruksi mencapai 31,20 persen," kata George dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Terdapat beberapa pekerjaan utama yang saat ini dikejar di masing-masing seksi untuk mengejar target penyelesaian konstruksi pada triwulan II tahun 2020.
"Di Seksi 2A kami sedang menyelesaikan pekerjaan Simpang Susun Kauditan, kantor dan gerbang tol yang ditargetkan dapat selesai di akhir tahun 2019. Sementara itu untuk seksi 2B merupakan penyelesaian pekerjaan jembatan, crossing, drainase dan mainroad serta Simpang Susun Danowudu yang ditargetkan dapat selesai tahun depan," ujar George.
Proyek Tol Manado-Bitung Seksi 2B juga masih terkendala dengan pembebasan lahan yang berlokasi di mainroad dan beberapa bidang di simpang susun.
Upaya mengejar ketertinggalan progress konstruksi, Proyek Tol Manado Bitung sudah mulai menambahkan batching plan, mendatangkan alat berat untuk pekerjaan timbunan dan menambah pekerja, serta menambah sumber material yang diperlukan.
Sementara itu, untuk progres konstruksi untuk Paket 1 dengan rincian Seksi 1A (Manado-Sukur) dan Seksi 1B (Sukur-Air Madidi) telah mencapai 100 persen.
Dengan hadirnya Tol Manado-Bitung ini diharapkan mampu membantu perkembangan perekonomian dan peningkatan potensi wisata di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado dan Bitung serta diharapkan mampu meningkatkan sektor wisata di Kota Bitung.
Jika nanti beroperasi penuh, jalan tol ini akan memangkas waktu perjalanan dari Manado-Bitung, yang sebelumnya diperlukan waktu 1-1,5 jam menjadi 40-50 menit .
Tol Manado-Bitung masuk ke dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung serta KEK Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
Tol Manado-Bitung memiliki total panjang 39,00 km yang dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pejabat Papua & Papua Barat Bahas Pembangunan Infrastruktur dengan Menhub Budi

Merdeka.com - Solidaritas Masyarakat Papua yang terdiri dari Kagama, Ikatan Alumni (IKA) ITS dan Universitas Cendrawasih menggelar acara galang dana dan senam bersama di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (13/10). Acara ini turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah pejabat dari Papua dan Papua Barat.
Mereka yakni Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakatoni, Bupati Yahukimo Abock Busup, Bupati Fakfak Mohammad Uswanas, Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu.
Usai menjalani senam pagi, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakatoni menjelaskan bahwa pejabat Papua-Papua Barat akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kemenhub.
"Untuk bicara tentang kebijakan-kebijakan dalam rangka membangun berbagai prasarana perhubungan yang ada di Papua dan Papua Barat," tutur Lakatoni di lokasi.
"(Senam pagi) ini juga sesuatu yang saya kira baik, membangun kebersamaan. Dari Pulau Jawa ada Kagama dan ITS, lalu kemudian dari Papua ada Universitas Negeri Cendrawasih," lanjutnya.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi ini dimaksudkan sebagai kerja sama untuk memastikan masa depan Papua. Selain itu, pihak masyarakat Papua dan Papua Barat juga akan terus bersinergi untuk membangun Indonesia secara keseluruhan.
Lakatoni mengatakan, pemerintah sudah punya rencana untuk membangun berbagai bandara dan pelabuhan di Papua dan Papua Barat. "Kita sore ini siang ini akan merapatkan Bandara Jayapura, Wamena, Yahukimo, Fakfak, Raja Ampat, Sorong, semua kita bahas supaya kita memastikan konektivitas itu bisa dilaksanakan," ungkapnya.
1 dari 1 halaman

Dana Bantuan

Bupati Yahukimo, Abock Busup menambahkan, beberapa kabupaten di Papua juga akan mendapatkan program dari pihak pemerintah untuk membangun lapangan perintis.
"Yahukimo itu 132 lapangan perintis dan orang Pak Menterinya cukup bagus, luar biasa, ada 17 lapangan terbang yang mendapatkan pesawat perintis. Harga tiket tadinya kami charter 35 juta, tapi sekarang sudah dapat 400 rupiah untuk ke distrik dan kabupaten,” ujar Abock.
"Kami sudah menggunakan pesawat perintis ini menjadi fokus pokok utama kami, sehingga kami datang ke sini untuk terutama seluruh Kabupaten Papua untuk mewakili seluruh Papua," dia mengakhiri.
Selain itu, dari acara ini terkumpul dana sumbangan ‘Peduli Wamena Papua’ sebesar Rp1,5 miliar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian menyerahkan simbolisasi dana sumbangan ini kepada Bupati Yahukimo, Abock Busup.
Reporter:Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Bos BKPM: Kebutuhan Pendanaan Kreatif untuk Infrastruktur Sangat Mendesak

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung langkah pemerintah untuk melakukan skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Langkah ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN, maka tidak akan cukup menutupi semua kebutuhan pembiayaan.
"Saya mau menekankan lagi, kebutuhan terhadap skema pendanaan kreatif (seperti KPBU) akan menjadi mendesak," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (14/10).
Thomas menyampaikan, secara tren APBN saat ini sedang mengalami pengetatan. Apalagi target realisasi penerimaan perpajakan nasional juga diperkirakan akan terpeleset seiring dinamika perlambatan ekonomi global. Untuk itu, dibutuhkan pembiayaan alternatif lain seperti KPBU.
"Tren pelambatan ekonomi global akan semakin berat untuk APBN dan pendanaan," imbuh dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.
"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Jalur Puncak II Dibangun Tahun Depan

Merdeka.com - Pembangunan Jalur Puncak II yang membentang di sepanjang Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dan jalur alternatif Bogor-Cianjur akan mulai berjalan pada 2020. Ditargetkan, jalan tersebut akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian.
"Setelah ada kesepakatan antara Pemkab Cianjur dan Bogor, untuk menyegerakan pembangunan Jalur Puncak II karena Jalur Puncak terlalu padat terutama pada akhir pekan," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dikutip Antara, Selasa (15/10).
Dia menjelaskan, pihaknya sudah meninjau langsung ke lokasi guna memastikan tidak ada lagi kendala, sehingga tahun depan sudah dapat dimulai pembangunan. Jalur alternatif tersebut oleh pemerintah daerah Cianjur dan Bogor.
"Selama ini belum ada kejelasan kapan pusat atau provinsi akan mengambil alih dan memulai pembangunan. Sehingga untuk mempercepat, pembangunan akan dilakukan pemerintah daerah," katanya.
Sedangkan dana pembangunan bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai masih dalam proses perencanaan. Pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap, ruas Cisereh-Arca dengan lebar jalan lebih dari lima meter, ditambah 1 meter di setiap bahu jalan.
Terkait lahan yang akan digunakan sudah tidak ada kendala karena pihak perusahaan PNPM telah menghibahkan lahan yang akan masuk dalam badan jalan ke Pemkab Cianjur.
Pihaknya berharap dengan adanya jalur alternatif Puncak II dapat meningkatkan perekonomian dan angka kunjungan wisatawan ke Cianjur, terutama di kawasan utara akan kembali meningkat.
"Wisatawan tidak akan terjebak macet di Jalur Puncak, termasuk akses perekonomian menuju Jakarta dan sekitarnya lebih lancar. Akses menuju Cianjur akan lebih mudah ketika pembangunan jalan tol dari Bogor-Sukabumi-Cianjur selesai," katanya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Bos BKPM: Indeks Daya Saing RI Akan Lebih Merosot Jika Tak Bangun Infrastruktur

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menilai turunnya peringkat daya saing global Indonesia yang dirilis World Economic Forum tahun ini akan lebih parah apabila tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar besaran. Sebab, salah satu indikator pembentuk indeks daya saing global diberi peringkat oleh World Economic Forum yakni kinerja pembangunan infrastruktur.
"Kalau pemerintah Jokowi-JK tidak bangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot. Dengan apa yang kita bangun saja kita sekadar di tengah-tengah, peringkat 72. Artinya defisit infrastruktur kita masih sangat-sangat besar," katanya dalam acara Apindo Investment & Trade Summit di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (15/10).
Seperti diketahui, peringkat daya saing Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan. Menurut laporan World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat ke posisi-50.
Menurut Lembong, peringkat daya saing Indonesia itu hanya ditopang oleh indikator tradisional, seperti besarnya ukuran pasar domestik Indonesia yang diberi peringkat ke-7 dengan nilai 82, hingga stabilitas ekonomi dengan nilai 90 dan posisi ke-54.
Sementara, negara-negara lain kini tengah melakukan reformasi yang lebih cepat dibandingkan Indonesia, di mana indikator-indikator pembentuk indeks daya saing globalnya mengalami peningkatan yang signifikan dan terdistribusi dengan baik seperti Singapura maupun Thailand.
"Satu tantangan mengenai daya saing, peningkatan negara tetangga tak pernah statis, tak pernah berdiri diam saja. Mereka berupaya inovasi menandatangani perjanjian perdagangan, promosi investasi, membenahi bidang ketenagakerjaan. Jadi persaingan regional dan internasional sangat dinamis," tuturnya.
Di samping itu, keterbukaan ekonomi Indonesia belum cukup di banding negara-negara lain sehingga arus investasi sedikit masuk dan transfer teknologi dari negara-negara maju juga stagnan. Itu tercermin dari indikator kapasitas inovasi Indonesia yang dinilai World Economic Forum terbatas dengan nilai 37,7 dan posisinya ke-74.
"Nah semakin sebuah ekonomi membuat diri terhadap internasional semakin dia bisa ambil teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi dari berbagai macam negara. Semakin tidak terbuka maka maka semakin sedikit, sehingga sulit dunia usaha, pejabat nyontek dari best practice seluruh dunia," pungkas dia.
Ssumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Tantangan Sektor Transportasi RI di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan, gejolak ekonomi dunia serta kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membawa tantangan terhadap kinerja sektor transportasi ke depan.
"Tantangan ke depan tidak mudah kinerjanya semakin berat melihat kondisi perang dagang AS dan China," ujarnya dalam dalam Opening Ceremony Indonesia Transport Supply Chain & Logistics, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10).
Dia mengatakan dengan kondisi tersebut secara otomatis akan mempengaruhi kinerja sektor industri nasional. Akan tetapi, dia tetap optimis sektor transportasi akan terus tumbuh dengan adanya dukungan pemerintah serta stakeholder terkait lainnya.
"Kami harus tetap optimis karena kelanjutan pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas lima tahun mendatang itu akan cukup mengerek sektor transportasi nasional," jelas dia.
Di samping itu, tantangan lain yang masih dihadapi di sektor transportasi yakni masalah efisiensi serta beban biaya logistik yang dinilai masih tinggi. Di mana beban logistik berada di 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pastinya akan berdampak pada daya saing kinerja kita. Untuk itu perbaikan kinerja logistik nasional tidak bisa hanya melihat kesuksesan negara lain tapi harus mencari solusi dan berbenah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Ini tidak lepas dari kinerja kita yang menginginkan logistik lebih efisien," tandas dia.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Gubernur Anies Klaim 40 Persen Pembangunan Jakarta Tercapai

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berterima kasih atas survei yang menyebutkan kinerjanya selama dua tahun ini cukup memuaskan bagi masyarakat. Katanya, hal ini menjadikan sebuah masukan berharga untuk Pemprov DKI dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan lebih baik lagi.
"Kalau mau menilai kinerja pemerintah, diukurnya dengan rencana. Apa rencananya, bandingkan dengan pelaksanaannya. Tapi kalau mengukur perasaan publik, lakukan survei," kata Anies di Paloma Bistro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
Anies mengklaim dari seluruh program yang dijanjikan saat kampanye untuk memajukan kota Jakarta, sudah 40 persen yang tercapai.
"Survei itu untuk mengukur perasaan publik. Kami di pemerintahan berencana membangun lima tahun. Alhamdulillah 40 persen ini sebagian sudah tercapai, sebagian masih dalam proses," katanya.
Kendati demikian, Anies mengaku masih ada yang mencemooh dirinya, salah satunya ada kemacetan akibat pembangunan trotoar. Menurutnya, ini adalah hal yang wajar untuk kemajuan.
"Tapi itu namanya growing pain. Seperti saat gigi mau tumbuh, pada saat proses pertumbuhan ya sakit. Karena mau tumbuh normal. Jangan dimatikan tapi justru dituntaskan. Sesungguhnya keberhasilan pemerintahan itu dinilai dari pelaksanaan rencana. Perasaan publik itu penting, karena itu membangun optimisme kita," tegas Anies.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pemprov Jawa Barat Revitalisasi Sejumlah Proyek Infrastruktur di Depok

INFO NASIONAL — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun dan membenahi sejumlah proyek infrastruktur di Kota Depok, seperti underpass Dewi Sartika, Stasiun Citayam, dan Situ Rawakalong. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan detail engineering design (DED) Underpass Dewi Sartika dibuat tahun ini dan pembangunan kontruksinya dimulai tahun depan.
“Kita sedang menyiapkan DED rancangan untuk penyelesaian kemacetan di Jalan Dewi Sartika ," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menggelar rapat bersama Wali Kota Depok Mohammad Idris di Balaikota Depok, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kamis, 18 Juli 2019. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bersama Pemkot Depok akan mematangkan penataan Stasiun Citayam.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai menata Situ Rawakalong dengan anggaran sekitar Rp 30 Miliar. Dengan sejumlah penataan situ, Ridwan Kamil berharap jumlah destinasi wisata meningkat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari sektor pariwisata. "Depok ini satu-satunya kota yang punya danau paling banyak. Cuma kalau tidak bermanfaat sayang. Kita mulai di Rawakalong," ujar Gubernur Jawa Barat.
Selain membahas berbagai proyek infrastruktur, dibahas pula pembuatan tim Depok Quick Response (DQR) dan program Layad Rawat. Emil meminta agar Pemkot Depok segera membuat DQR untuk merespons secara cepat warga Depok yang sedang membutuhkan berbagai bantuan sosial. "Kalau warga Depok ada kesusahan, kita bisa melakukan pertolongan dengan cepat via media sosial. Pasukannya (petugas DQR) dari Pak Wali (Wali Kota Depok) dan dana bantuannya dari Gubernur Jawa Barat," katanya.
"Ada juga program dari kami Layad Rawat, yaitu dokter yang mendatangi warga miskin Kota Depok. Jadi, nanti warga Depok tinggal telepon, dari kami bantuan obat-obatan gratis dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Jabar Bangun Infrastruktur MICE Tingkatkan Devisa Pariwisata

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut kajian kajian Oxford Economic 2018, dari dampak ekonomi sektor bisnis event Indonesia menempati urutan ke 17, mengalahkan Thailand yang ada di posisi ke 22, dengan direct spending US$6,3 miliar, direct GDP US$3,9 miliar, belanja rata-rata per partisipan US$296, dengan total peserta 21,4 juta orang, dan menciptakan pekerjaan langsung untuk 104.000 orang.
Berkaca pada data tersebut, Mohammad Arifin Sudjayana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Jabar), menjelaskan, betapa Jabar berhasrat untuk mengembangkan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Tanah Parahyangan. Dan Provinsi Jawa Barat kembali berusaha merealisasikan hasrat tersebut dalam beberapa tahun mendatang.
Warga menikmati suasana sore di Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018. Sejalan dengan rencana tersebut, Kementerian Pariwisata mematok target Pangandaran mendapat penetapan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata pada Maret 2019. Jawa Barat sangat cocok dikembangkan untuk pariwisata MICE. ANTARA/Novrian Arbi
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 48 juta orang sudah barang tentu akan menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Kemudian laju pertumbuhan ekonominya mencapai 5,17 persen, 60 persen industry manufaktur ada di Jabar, 7,09 persen jumlah kunjungan wisman, terdapat 77 jalan Tol, Bandara Internasional, diyakini dapat menarik minat para investor..
Selain itu, dalam rencana pembangunan infrastruktur, Jabar akan meningkatkan konektivitas di wilayahnya, baik skala lokal dengan MRT, regional melalui told an kereta api, serta nasional dan internasional dengan dibangunnya bandara internasional dan pelabuhan di beberapa wilayah di Jawa Barat.
Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor MICE, Jawa Barat membagi dua skala pembangunan fisik dan fasilitas MICE. Untuk sekala lokal, Pemprov Jabar telah menyiapkan lahan seluas empat hectare di tengah kota. “Lokasi lahan ini ada di pusat Kota Bandung. Mampu menampung pameran dari sekala kecil hingga menengah, antara 50 – 100 both atau tenan. Lahan punya pemprov dan clear,” terang Arifin.
Sedangkan untuk skala regional, Pemprov Jabar, akan membangun fasilitas MICE yang terintegrasi dengan fasilitas lain yang dapat menjadi ikon destinasi wisata leisure. “Jawa Barat sedang membangun West Java Exhibition & Convention Center di kawasan Tegalluar. Gedebage, Kota Bandung.
Lokasi ini merupakan simpul jaringan dari rencana transportasi yang dan rencana pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Di kawasan ini juga bakal berdiri pusat perbelanjaan modern, stadion, Masjid terapung yang luasnya hingga 10 hektare di atas danau yang diprediksi pada tahun 2020 sudah jadi.
“Belum lama ini Gubernur Jawa Barat berkunjung ke Dubai untuk melihat Landmark, Lulu, Fakih dan Dubai Inc, para korporasi ini diharapkan akan mampu mensinergikan West Java Exhibition & Convention Center saling terkoneksi. Sebagaimana program Gubernur untuk menjalankan visi One Village One Product,” tutup Arifin Sudjayana.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Darmin Nasution Cerita Soal Pembangunan Infrastruktur


TEMPO.CO, Depok- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki perbedaan utama dengan pemerintahan presiden sebelumnya. Menurut dia, pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan penawaran dengan membangun infrastruktur untuk menggerakkan perekonomian.
 
"Oleh karena itu program-program besar dimulai dengan infrastruktur, dimulai dengan persoalan pertanahan," ujar Darmin ketika menyampaikan keynote speech dalam acara Dies Natalis Ke-11 Program Vokasi Universitas Indonesia, Depok, Senin, 22 Juli 2019.
Pada 14 Juli lalu, Presiden terpilih Jokowi menyampaikan pidatonya dalam acara Visi Indonesia. Visi tersebut berisi visi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin di periode ke depan.

Jokowi mengatakan akan meneruskan membangun infrastruktur. Menurut Jokowi, infrastruktur-infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara, akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian, seperti pusat produksi masyarakat, kawasan ekonomi khusus, industri kecil, dan pariwisata.
Dia juga berjanji bakal memastikan infrastruktur-infrastruktur besar dengan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.
Mantan Wali Kota Solo ini memastikan bahwa dalam lima tahun ke depan program pembangunan infrastruktur masih akan terus berlanjut. Ke depan, pembangunan bakal dipercepat untuk menyambungkan masing-masing infrastruktur yang telah dibangun agar terkoneksi.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Kota Bekasi Usulkan Infrastruktur Tilang Elektronik ke BPTJ

TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan pembuatan infrastruktur untuk mendukung penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) di wilayah setempat. Usulan itu telah diajukan ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di bawah Kementerian Perhubungan.
"Baru satu titik yang kami usulkan untuk di Jalan Ahmad Yani," ujar Pelaksana tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Arlindo R. Basmery di Bekasi, Selasa, 23 Juli 2019.
Sejauh ini, kata Arlindo, BPTJ merespon baik usulan pembangunan infrastruktur tilang elektronik itu. Pihaknya pun berharap pada tahun depan, tilang elektronik dapat direalisasikan seperti yang sudah diterapkan di DKI Jakarta.
Menurut Arlindo, Jalan Ahmad Yani dipilih menjadi percontohan penerapan tilang elektronik sebab sepanjang jalur tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota. "Titik potensi banyak, hampir di semua jalan protokol bisa diterapkan tilang elektronik," kata dia.
Jika berkaca pada penerapan tilang elekronik di Jakarta, kata Arlindo, maka ada kendala berupa pengiriman surat tilang kepada pelanggar yang belum balik nama pembelian kendaraan. Hal itu, menurut dia, harus dicarikan solusinya.
"Kami sebagai pelaksana di lapangan bersama kepolisian siap melaksanakannya," kata Arlindo sambil menjanjikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembahasan.
Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Indarto mendukung wacana penerapan tilang elektronik di wilayah hukumnya. Menurut dia, peran petugas di lapangan dengan volume kendaraan yang cukup tinggi harus didudukung penerapan teknologi. "Secara tidak langsung alat itu bisa membuat pengguna jalan tertib berlalu lintas," kata Indarto dikonfirmasi terpisah.
Indarto mengatakan beberapa pelanggaran lalu lintas paling sering dilakukan pengguna jalan ialah menerobos rambu lalu lintas. Jika sudah ada alat tilang elektronik tersebut, kata dia, maka pengguna jalan akan berpikir dua kali melakukan hal serupa. "Termasuk penggunaan sabuk pengaman, dan lainnya yang masuk dalam kategori pelanggaran berlalu lintas," ujarnya.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Recent Posts