Integrasi Infrastruktur Kunci Agar Investasi Asing Tak Jauhi RI

Merdeka.com - Presiden Jokowi mencatat 33 perusahaan yang keluar dari China memilih untuk investasi di Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Dia meyakini bahwa ada persoalan serius sehingga para investor tak ada yang berinvestasi di Indonesia.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto, mengatakan integrasi adalah kunci untuk menarik investor agar mau berinvestasi. Selama ini infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah belum cukup mendongkrak investasi karena kurangnya integrasi antara produksi dan pasar.
"Kuncinya integrasi. Jadi memanfaatkan dekat dengan pusat investasi. Tapi kalau kemarin tidak dibangun infrastruktur kan sulit terintegrasi. Kita sudah punya modal. Walau masih kurang, tapi apa yang kita bangun harus dioptimalkan dengan pusat produksi dan peningkatan SDMnya," ujar Heru di Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/9).
Dalam menjalankan investasi, infrastruktur yang menghubungkan segala elemen menjadi faktor utama. Hal ini akan menentukan apakah produk yang dihasilkan kompetitif dan berdaya saing. Tanpa infrastruktur yang terintegrasi maka, produk yang dihasilkan akan mahal dan mati dipasaran.
"Investor yang ingin berinvestasi ke suatu negara tentu saja ingin memastikan bahwa investasi ini akan berdayaguna secara efektif. Dan salah satu faktor tentu adalah infrastruktur kalau infrastruktur itu tidak mendukung maka investasi menjadi investasi yang kosong," jelasnya.
"Misalnya transportasi, logistik dan itu membuat yang namanya produk itu menjadi tidak kompetitif dan itu bergantung pada infrastruktur. Di luar itu, masalah kemudahan perizinan dan lain sebagainya ada baiknya ditanyakan kepada yang membuat perizinan," sambung Heru.
Untuk itu, dia berharap, pemerintah lebih kerja keras membuat infrastruktur terintegrasi satu dengan yang lain. Juga harus membuat infrastruktur yang mampu dekat dengan pasar agar biaya produksi dapat diperkecil.
"Artinya, kita masih harus lebih kerja keras lagi (agar investasi masuk) untuk membangun infrastruktur dan memastikan infrastruktur yang sudah kita bangun ini, itu terhubung atau terintegrasi atau terkoneksi dengan pusat produksi itu misalnya dengan perdagangan," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Jokowi Sebut Pembangunan Infrastruktur Tak Selalu Soal Ekonomi Tapi Persatuan Anak

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir dan mendatang bukan hanya urusan ekonomi namun menyangkut persatuan antaranak bangsa.
"Pembangunan infrastruktur lima tahun lalu telah kita mulai dan kita kerjakan. Infrastruktur tidak hanya urusan ekonomi," kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXII PGRI di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, Jumat malam, (5/7).
Kepala Negara mencontohkan pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, tidak hanya menyangkut urusan transportasi dan logistik.
"Dengan adanya infrastruktur ini juga akan semakin menguatkan persatuan antaranak bangsa karena dari Aceh sampai Papua bisa tersambung, antardaerah terhubung. Inilah infrastruktur yang menyatukan negara kita," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia menyebutkan tidak ada negara yang memiliki pulau sebanyak Indonesia. Semua itu memerlukan infrastruktur, air bersih, listrik, jalan dan semua pendukung.
"Betapa memanajemen negara kita tidak mudah, tantangan kita tantangan besar karena memang kita negara besar," kata Jokowi.
Fokus Kualitas SDM
Ia menyebutkan dalam lima tahun ke depan, pemerintah menetapkan bahwa pembangunan kualitas SDM adalah prioritas pembangunan nasional.
"Artinya bapak ibu berperan sentral dalam lakukan program pembangunan SDM ini. Kualitas SDM di semua profesi harus ditingkatkan sehingga kita mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berubah dengan cepat, " katanya seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, tujuan pendidikan tak lagi hanya mencetak siswa yang berpengetahuan namun juga siswa yang memiliki ketrampilan, berskill dan karakter.
Pendidikan Pancasila misalnya, tidak cukup berikan pendidikan Pancasila saja namun juga membentuk karakter SDM ber-Pancasila pada setiap murid.
Menurut dia, pendidikan di Indonesia harus mampu memberikan bekal skill pada siswa sesuai kebutuhan zaman sehingga ketika kebutuhan SDM jadi kebutuhan utama maka peran guru menjadi sentral.
"Guru harus menjadi agen transformasi membangun talenta anak bangsa," kata Jokowi.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Sandiaga: Buat Apa Bangun Infrastruktur Tapi Utang Terus Menumpuk?

Merdeka.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Dukuh Krajan, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Sabtu (22/12). Tiba di lokasi, Sandiaga disambut komunitas sepeda Ontel.
Sandi pun bersepeda dengan jarak 100 meter menuju tempat dialog bersama warga tiga kecamatan yaitu Sawo, Sambit dan Jetis. Di titik ke 900 kunjungannya ini, Sandi kembali dicurhati masalah dari masalah pertanian, guru honorer, usaha pembuatan genteng hingga pengembangan kesenian reog.
Salah satu peserta dialog bernama Sunarto mengeluhkan susahnya cari kerja kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
"Kerjaan makin sulit pak. Harus ada pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan menggerakkan ekonomi rakyat. Padahal katanya lagi membangun infrastruktur. Tapi kok rakyatnya susah," curah Sunarto.
Sandi menyatakan infrastruktur memang penting, tapi harus punya manfaat besar untuk rakyat. Dia pun berjanji bakal berusaha supaya negara tidak berhutang.
"Perut rakyat nomor satu, kalau presiden nomor dua. Infrastruktur juga penting. Buat apa membangun infrastruktur namun utang terus menumpuk? Jika terpilih, InsyaAllah kami akan stop utang dan menggerakkan ekonomi rakyat," tegas Sandi.
Ini hari keempat Sandiaga Uno melakukan sosialisasi ke Jawa Timur. Perjalanan di mulai dari Malang, Blitar, Ponorogo dan berakhir Ngawi serta Magetan. 
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Prabowo-Sandi Akan Evaluasi Proyek Infrastruktur Era Jokowi

Merdeka.com - Kubu Prabowo-Sandiaga melihat gencarnya infrastruktur yang dibangun era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak semuanya bermanfaat bagi rakyat. Oleh sebab itu, jika Prabowo-Sandiaga menang Pilpres 2019, akan meninjau ulang kebijakan tersebut.
Koordinator Jubir Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, Capres Prabowo sudah menegaskan dalam pidato kebangsaan beberapa waktu lalu soal infrastruktur.
"Semua regulasi dan proyek infrastruktur yang merugikan negara dan rakyat seperti disampaikan Pak Prabowo pada pidato visi misi di JCC pada beberapa waktu lalu akan ditinjau ulang," kata Dahnil kepada merdeka.com, Rabu (23/1).
Dahnil mengomentari kritik Wapres Jusuf Kalla (JK) terhadap infrastruktur yang tengah gencar dibangun oleh pemerintah. Setidaknya ada tiga proyek besar yang dikritik JK, mulai dari MRT Palembang, LRT di pinggir tol Jagorawi dan kereta Trans-Sulsel.
Dahnil mengakui, kubunya melihat ada potensi pembangunan yang dilakukan Jokowi malah membebani negara dan rakyat Indonesia. Apalagi, pembangunan dilakukan bukan karena kemampuan APBN, tapi bantuan asing dalam bentuk utang negara.
Oleh sebab itu, koalisi yang didukung Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan Berkarya ini berkomitmen untuk meninjau ulang sejumlah infrastruktur Jokowi yang tidak tepat sasaran apabila mendapatkan mandat dari rakyat pada 17 April mendatang.
"Jangan sampai proyek-proyek itu membebani masa depan ekonomi dan pembangunan Indonesia," tegas Dahnil.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.
Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.
"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.
JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.
"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.
Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.
"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.
Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.
"Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK mengkritik proyek infrastruktur.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

PUPR Buka Peluang Ada Proyek Infrastruktur Besar 5 Tahun Mendatang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan visi pemerintahannya untuk 5 tahun ke depan. Pada kesempatan tersebut, hal pertama yang disampaikan Jokowi yakni ingin kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan! Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat," tuturnya.
"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan," tambahnya.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, tak menutup kemungkinan adanya tambahan proyek infrastruktur besar pada rentang waktu 2019-2024.
"Bisa saja (ada tambahan proyek infrastruktur besar). Nanti kan ada Renstra (Rencana Strategis) nya untuk 5 tahun," ujar dia saat berbincang dengan rekan wartawan di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/7).
Syarif pun memastikan, berbagai program infrastruktur seperti pembangunan bendungan dan jalan tol yang telah dicanangkan tetap akan dilanjutkan. "Semua yang sifatnya infrastruktur ini perlu dilanjutkan, karena dia tergabung menjadi satu sistem. Kita tidak ingin ada yang kemudian tidak berfungsi," tegas dia.
Dia menyatakan, seluruh proyek-proyek yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PUPR setidaknya memiliki suatu destinasi yang pasti. Sebagai contoh, dia mengilustrasikan tujuan pembangunan sebuah proyek jalan nasional.
"Misalnya (infrastruktur) untuk pariwisata, untuk mendukung industri, mendukung ekonomi. Itu semua harus mengarah ke sana. Jadi tidak ada satupun jalan yang tidak jelas mau dibuat ke mana (tujuannya)," pungkas Syarif.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Menteri PUPR: Infrastruktur Tetap jadi Fokus Pemerintah 5 Tahun Mendatang

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi salah satu fokus dari Pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Selain infrastruktur, pemerintah juga fokus dalam pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Jadi tetap masih ada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), terus ada infrastruktur. Jadi visi Presiden (Jokowi), selain peningkatan SDM, tetap mendampingi pembangunan infrastruktur," ungkapnya beberapa waktu lalu, seperti dikutip Jumat (5/7).
"Saya kira sesuai dengan visi presiden. Jadi visinya adalah melaksanakan visi presiden, enggak ada yang lain," sambungnya.
Salah satu pertimbangan mendorong infrastruktur demi menaikan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB). Sebab, pada 2018 lalu EODB Indonesia turun satu peringkat dari 72 ke 73.
"Ease of Doing Business kita agak turun kan, dari 72 jadi 73. Salah satunya karena infrastruktur. Jadi pembangunan infrastruktur tetap masih dibutuhkan," jelas Menteri Basuki.
Proyek yang akan dikerjakan ke depan antara lain, proyek Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 Kilometer (km), Tol Trans Jawa sejauh 933 km, serta Trans Papua sepanjang 4.330 km dan Jalan Perbatasan di Papua sebesar 1.098 km.
"Seperti penyelesaian Trans Sumatera, kemudian melengkapi Trans Jawa yang sampai Banyuwangi, kemudian untuk konektivitas pembangunan jalan di Papua, kita tetap akan selesaikan itu," paparnya.
Khusus untuk proyek jalan di Papua, Menteri Basuki berjanji akan menyelesaikannya meskipun terkendala oleh beberapa hal seperti masalah pembebasan lahan hingga insiden pembunuhan pekerja konstruksi.
"Untuk infrastruktur di Papua kita juga akan selesaikan itu. Sekarang kan lagi dibuka (membebaskan lahan). Untuk seterusnya akan diselesaikan untuk jembatannya, untuk pengerasan (jalannya), untuk di daerah perkotaan," tandasnya.
Sumber: Liputan6
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Jubir PSI: Rachel Maryam tak paham pentingnya pembangunan infrastruktur

Merdeka.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Kepemudaan Dedek Prayudi mengomentari pernyataan anggota DPR yang juga caleg dari Partai Gerindra Rachel Maryam yang mengkritik pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Rachel dinilai tidak mengerti substansi pembangunan manusia.
"Kami menilai bahwa pernyataan Rachel Maryam menunjukkan ketidakpahaman beliau akan substansi pembangunan manusia dan pentingnya infrastruktur dalam produksi dan distribusi pangan," kata pria yang akrab dipanggil Uki itu melalui pesan kepada media di Jakarta, Sabtu (18/8).
Uki menjelaskan, soal pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari harapan Lama Sekolah; Harapan Lama Hidup; Tingkat Pendidikan Rata-Rata, dan Pengeluaran Perbulan Per orang meningkat signifikan dari 68,9 pada 2014 menjadi 70,8 pada 2017.
"Walaupun seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM, untuk pertama kalinya, kenaikan IPM tertajam adalah provinsi-provinsi di belahan Timur Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Gorontalo dan NTB. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia Timur, hanya berkisar 10% dari penduduk nasional, dibandingkan dengan penduduk di pulau Jawa dan Sumatera yang mencapai 70% lebih komposisi penduduk nasional," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, jika Presiden Joko Widodo hanya mementingkan efek elektoral dan bukan mengemban amanah sila ke 5 Pancasila, komitmen untuk membangun Indonesia Timur tidak akan setinggi yang telah digambarkan oleh kenaikan IPM ini.
"Mengenai infrastruktur, kami menangkap kesan bahwa Mbak Rachel Maryam dengan kata lain mengakui pembangunan infrastruktur berjalan baik dan mulai menampakkan hasil," cetusnya.
Uki menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi penting karena dapat memaksimalkan pembangunan manusia. "Bagaimana kita dapat memastikan rakyat dapat asupan pangan dengan harga terjangkau kalau jalan penghubung, pelabuhan dan bandara untuk distribusi pangan tidak ada? Bagaimana kami memastikan rakyat sehat kalau tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai?" ujarnya.
Dia menegaskan, persoalan pembangunan manusia tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa infrastruktur yang menunjang. Walaupun pembangunan infrastruktur masif, pembangunan manusia tetap berjalan beriringan. "Bahkan pembangunan manusia dan infrastruktur ini juga memastikan keadilan sosial untuk dirasakan oleh rakyat miskin yang selama ini tersisihkan dari buah pembangunan," tukasnya.
Sebelumnya, Politikus Gerindra Rachel Maryam menyindir gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi tak dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup rakyat.
"Masyarakat menengah ke bawah begitu merasakan kegagalan pemerintahan saat ini. Pemerintah bisa membanggakan pembangunan di mana-mana, tol, LRT dan sebagainya. Tetapi kurang memperhatikan pembangunan manusianya. Apakah iya anak-anak masyarakat miskin bisa dikasih makan semen, tol? Apakah bisa dikasih makan aspal," kata Rachel saat bertemu relawan Prabowo di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (15/8).
"Yang dikuatkan itu manusianya bukan bangunan. Semua menjerit harga pokok naik mahal ekonomi stagnan bahkan menurun dari pemerintahan sebelumnya. Barang serba impor membuat petani semakin terhimpit tidak bisa menjual hasil taninya dengan baik karena diserbu barang impor," cetus Rachel.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Penjelasan Menteri Sri Mulyani Soal Kajian Infrastruktur RI Oleh Bank Dunia

Merdeka.com - Bank Dunia memberikan konfirmasi mengenai laporan internal terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan. Laporan itu salah satunya menyebut infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana secara matang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi beredarnya laporan Bank Dunia tersebut. Dia mengatakan, wajar jika Bank Dunia melakukan kajian terhadap kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Menteri terkait waktu itu dari PU dari Perhubungan, BUMN, Bappenas, kita juga membahas. Kita juga melihat skema KPBU instrumen yang digunakan. Jadi baik-baik saja. Kalau ada masukan sih menurut saya wajar," ujar Menkeu Sri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/1).
Menteri Sri Mulyani mengatakan, pemerintah meminta Bank Dunia untuk melakukan review terhadap infrastruktur di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara besar yang pembangunan infrastrukturnya masih ada gap atau jurang.
"Pertama dipahami bahwa Indonesia sebagai negara besar di mana infrastruktur gap-nya masih sangat tinggi maka prioritas untuk pembangunan infrastruktur penting. Tapi bagaimana cara untuk pelaksanaannya agar sustainable dan baik maka mereka membuat berbagai macam assessment," jelasnya.
"Mulai dari bagaimana kita merencanakan kemudian isu yang terkait dengan peranan BUMN kemudian pembiayaan itu dilakukan. Saya rasa masukan itu baik saja karena itu juga sudah di bahas dengan pemerintah," tandasnya.
Sebelumnya, Bank Dunia memberikan konfirmasi mengenai laporan internal terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan. Dalam pernyataannya, laporan tersebut sudah habis masa berlakunya.
"Kami ingin mengklarifikasi bahwa laporan ini selesai pada tahun 2014 sebelum Presiden Joko Widodo menjabat. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada saat itu. Dimaksudkan untuk penggunaan internal Bank Dunia," tulis Bank Dunia melalui situs resminya.
Selain itu, Bank Dunia juga mengaku ada kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situsnya pada Juni 2018. Untuk itu, laporan tersebut sudah lama karena tidak mencakup reformasi substansial yang dibuat sejak penyelesaiannya hampir lima tahun yang lalu, termasuk beberapa peraturan baru yang penting.
Menurut Bank Dunia, cukup banyak analisis terkini dalam topik ini yang mencerminkan kemajuan substansial yang telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir dalam pembangunan infrastuktur dan identifikasi berbagai peluang untuk perbaikan yang terus menerus. Analisis ini termasuk dalam kerja sama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.
"Pengembangan infrastruktur adalah elemen penting untuk kemajuan Indonesia dan, dengan demikian, layak untuk menjadi pusat dialog kebijakan publik di negara ini. Oleh karena itu, penting bahwa percakapan tentang subjek didasarkan pada analisis dan bukti saat ini."
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Demokrat Heran JK Baru Kritik Infrastruktur Jokowi Usai Uang Rakyat Dipakai

Merdeka.com - Partai Demokrat tak paham dengan pola komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Hal ini terkait kritik JK terhadap proyek infrastruktur kebanggaan Jokowi.
Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, kenapa tidak sejak dulu saat proyek LRT di Palembang dan Jakarta, serta jalur kereta Trans Sulawesi dicanangkan JK protes. Namun protes itu datang setelah uang rakyat dipakai untuk membangun proyek tersebut.
"Harusnya sejak dulu beliau mengingatkan. Artinya pembangunan yang menggunakan uang rakyat itu berarti malah merugikan rakyat. Rakyat sudah rugi baru beliau mengkritik itu ke publik. Jadi beliau kritik proyek pemerintah sendiri. Ada apa dengan pemerintahan kita hari ini, itu jadi pertanyaan kami," kata Jansen saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/1).
Bukan kali ini saja ada miskomunikasi antara sesama pejabat pemerintah. Jansen mengingatkan soal impor beras yang juga menjadi perhatian Capres Prabowo Subianto saat debat perdana.
Jansen mengatakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ingin impor. Tapi Kepala Bulog Budi Waseso malah mengatakan stok beras cukup, dan ingin ekspor beras saat panen raya karena gudang Bulog penuh.
"Tapi okelah kalau antar mereka (menteri dan Kepala Bulog) saling debat, masih ada presiden dan wakil presiden yang memutuskan terkait perdebatan itu. Tapi kalau sekarang presiden dan wapres beda, siapa yang memutuskan?" jelas Jansen.
LRT Palembang ©2018 liputan6.com

Jansen merasa aneh apabila JK tak dilibatkan dalam pembahasan infrastruktur. Dia mengibaratkan presiden dan wakil presiden itu seperti suami istri. "Jangan-jangan ada yang salah dengan manajemen pemerintahan sekarang ini," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.
Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.
"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.
Proyek LRT Jabodebek di Cawang ©Liputan6.com/Faizal Fanani

JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.
"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.
Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.
"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.
Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.
"Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK mengkritik proyek infrastruktur.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Menteri Basuki: Pembangunan infrastruktur demi pemerataan dan keadilan

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan pemerintah sedang bekerja keras untuk membangun Indonesia Maju. Banyak program infrastruktur pemerintah yang dibangun untuk memperkokoh pondasi bagi lompatan kemajuan.
Infrastruktur dibangun tidak hanya untuk aspek ekonomi saja, tetapi juga demi pembangunan yang merata dan berkeadilan. "Saya yakin dengan bermodalkan pondasi kemajuan yang diletakkan dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia akan melakukan lompatan kemajuan. Lompatan tersebut terletak pada daya juang, kreativitas dan dedikasi dari generasi muda seperti wisudawan dan wisudawati yang hadir," kata Menteri Basuki dalam orasi ilmiah tentang Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesia Maju di Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (25/8).
Menteri Basuki menyampaikan, bukan hanya membawa Indonesia yang maju, tetapi para generasi muda bangsa harus turut serta membangun dunia Islam yang maju pula. Indonesia ditegaskan Menteri Basuki, sebagai negara Islam terbesar yang menunggu peran besar pula dari umatnya.
"Sebagai negara muslim terbesar di dunia, mari tunjukkan bahwa kita bisa berbuat banyak dan mampu menjadi rujukan kemajuan bagi negara-negara muslim. Kita layak menjadi pemimpin negara-negara Muslim dan saya yakin kita bisa," ujarnya.
Menteri Basuki juga berbagi motivasi di hadapan para wisudawan. Dia menyampaikan beberapa corporate culture insan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dapat menjadi inspirasi para wisudawan. Diantaranya adalah insan harus memiliki akhlakul karimah, menanamkan jiwa profesionalisme, menambah bekal ilmu dan pengetahuan serta memiliki jiwa seni untuk menumbuhkan keberanian. Lewat modal tersebut lulusan UMM dapat memiliki kepedulian pada lingkungan sekitar.
"37 tahun lalu saya diwisuda seperti Saudara. Jadi 30 tahun lagi Saudara harus berada di sini (podium) untuk menggantikan saya, pak Malik Fadjar atau Mendikbud Muhadjir Effendy. Masa depan Indonesia di pundak Saudara-saudara. Inilah saatnya Saudara bersimpuh kepada Ibu Pertiwi, berjanjilah untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia tercinta," serunya.
Sementara, Rektor UMM Fauzan menyampaikan, para wisudawan telah diasah baik dari sisi skill dan soft skill. Ilmu yang diterima hendaknya dapat menjadikan mereka mampu memainkan peran di masyarakat dan berkompetisi. "Jadikan ini sebagai bekal awal untuk berkompetisi di tengah-tengah persaingan global," tegasnya.
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar perhelatan Wisuda ke-89 Periode III tahun 2018 pada Sabtu (25/8). Sebanyak 2.153 wisudawan yang terdiri dari lulusan Diploma III, Sarjana Strata I, Sarjana Strata II, Doktor Strata III dan Program Profesi.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Recent Posts