Merdeka.com - Partai Demokrat tak paham dengan pola komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Hal ini terkait kritik JK terhadap proyek infrastruktur kebanggaan Jokowi.
Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, kenapa tidak sejak dulu saat proyek LRT di Palembang dan Jakarta, serta jalur kereta Trans Sulawesi dicanangkan JK protes. Namun protes itu datang setelah uang rakyat dipakai untuk membangun proyek tersebut.
"Harusnya sejak dulu beliau mengingatkan. Artinya pembangunan yang menggunakan uang rakyat itu berarti malah merugikan rakyat. Rakyat sudah rugi baru beliau mengkritik itu ke publik. Jadi beliau kritik proyek pemerintah sendiri. Ada apa dengan pemerintahan kita hari ini, itu jadi pertanyaan kami," kata Jansen saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/1).
Bukan kali ini saja ada miskomunikasi antara sesama pejabat pemerintah. Jansen mengingatkan soal impor beras yang juga menjadi perhatian Capres Prabowo Subianto saat debat perdana.
Jansen mengatakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ingin impor. Tapi Kepala Bulog Budi Waseso malah mengatakan stok beras cukup, dan ingin ekspor beras saat panen raya karena gudang Bulog penuh.
"Tapi okelah kalau antar mereka (menteri dan Kepala Bulog) saling debat, masih ada presiden dan wakil presiden yang memutuskan terkait perdebatan itu. Tapi kalau sekarang presiden dan wapres beda, siapa yang memutuskan?" jelas Jansen.
LRT Palembang ©2018 liputan6.com
Jansen merasa aneh apabila JK tak dilibatkan dalam pembahasan infrastruktur. Dia mengibaratkan presiden dan wakil presiden itu seperti suami istri. "Jangan-jangan ada yang salah dengan manajemen pemerintahan sekarang ini," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.
Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.
"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.
Proyek LRT Jabodebek di Cawang ©Liputan6.com/Faizal Fanani
JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.
"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.
Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.
"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.
Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.
"Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK mengkritik proyek infrastruktur.
Sumber:Merdeka.com
